Selamat Datang Di Website Resmi PTUN Bandar Lampung "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
HUT PERATUN KE 30

HUT PERATUN KE 30

Bandarlampung, 15 Januari 2021. Bertempat di ruang Terbuka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Seluruh HAKIM,KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN Pengadilan TUN Bandar Lampung merayakan hari jadi Peratun yang ke 30 dengan acara pemotongan More »

Rapat Evaluasi Bulan Desember

Rapat Evaluasi Bulan Desember

Bandar Lampung, 13 Januari 2021 Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah di laksanakan rapat Evaluasi bulan Desember Tahun 2020 dan Rapat Triwulan IV (priode Oktober-Desember Tahun More »

Penandatanganan Fakta Integritas PTUN Bandar Lampung Tahun 2021

Penandatanganan Fakta Integritas PTUN Bandar Lampung Tahun 2021

Bandar Lampung, 13 Januari 2021 Bertempat di Aula Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Bandar Lampung semua Hakim,Pejabat Setruktural,Fungsional dan seluruh Pegawai yang bertugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menandatangani More »

Jalan Sehat Awal Tahun 2021

Jalan Sehat Awal Tahun 2021

Bandar Lampung, 08 Januari 2021 Kegiatan jum’at di awal tahun 2021 yaitu jalan sehat bersama yang diikuti oleh semua aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan tetap memperhatikan protokol kesehatan demi More »

Rapat Tatap Muka Menyambut Awal Tahun 2021

Rapat Tatap Muka Menyambut Awal Tahun 2021

Bandar Lampung, Senin 4 Januari 2021 Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah dilaksanakan rapat tatap muka dalam rangka menyambut awal tahun 2021 yang di pimpin oleh More »

Monitoring dan Evaluasi Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Monitoring dan Evaluasi Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Ripublik Indonesia Ibu Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM  S.H.,M.H pada hari Senin (21 Des 2020) sampai dengan Rabu (23 Des 2020) More »

Rapat Evaluasi Bulan November 2020

Rapat Evaluasi Bulan November 2020

Bandar Lampung, Rabu 16 Desember 2020 Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah di laksanakan rapat Evaluasi bulan November tahun 2020. More »

 

Prodeo

HAK-HAK PARA PIHAK UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM PRODEO
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pelaksanaannya perlu mengacu pada Keputusan PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Semua perkara tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung pada dasarnya dapat dimohonkan Prodeo.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 (satu) tingkat Peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo-nya dari awal sampai akhir.

Pemohon/Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan/Desa dengan membawa:
1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Langkah-langkah Mengajukan Permohonan Prodeo

  1. Datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampoung
  • Datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung dengan menemui bagian Pendaftaran Perkara
  • Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya
  • Surat permohonan dapat dibuat sendiri atau contoh gugatan di PTUN Bandar Lampung dan apabila tidak dapat membuatnya, si Pemohon dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (PosBakum) pada PTUN Bandar Lampung
  • Jika si Pemohon tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua PTUN Bandar Lampung
  • Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM)
  1. Menunggu panggilan sidang PTUN Bandar Lampung
  • Tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/gugatan
  1. Menghadap Persidangan
  • Datang ke PTUN Bandar Lampung, sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Diupayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat
  • Setelah para pihak datang, maka Majelis Hakim akan memeriksa Permohonan Prodeo dan Majelis Hakim akan memeriksa surat bukti untuk menilai ketidakmampuan Pemohon, dan untuk Para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang kebenaran ketidakmampuan Penggugat
  • Pemohon/penggugat mengajukan surat bukti seperti SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/Jamkesda/Askeskin/Gakin dapat dilampirkan), dan terkadang juga diperlukan 2 (dua) orang saksi (jika Majelis Hakim memerlukannya), saksi yang dimaksud adalah orang yang memgetahui alasan-alasan permohonan Prodeo, misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dan lain-lain
  1. Pengambilan Keputusan untuk berperkara secara Prodeo
  • Jika memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara Prodeo
  • Jika Pemohon orang yang mampu maka dierikan Penetapan tidak dapat berperkara secara Prodeo. Maka Pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum
  1. Proses Persidangan Perkara
  • Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara sampai adanya Putusan Pengadilan.

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Syarat-syarat berperkara secara Prodeo

  1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan persyaratan harus melampirkan administrasi berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan memang benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (KPKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
  2. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus

PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

  1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/Permohonan secara tertulis atau lisan
  2. Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara Prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada Pihak Lawan untuk menanggapi permohonan tersebut
  3. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *