Selamat Datang Di Website Resmi PTUN Bandar Lampung "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
Penyerahan Hasil Penilaian Uji Petik Reformasi Birokrasi

Penyerahan Hasil Penilaian Uji Petik Reformasi Birokrasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 10 Desember 2018, Telah mendapatkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Tim Uji Petik Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara More »

Upacara Sumpah Pemuda ke 90 Tahun 2018

Upacara Sumpah Pemuda ke 90 Tahun 2018

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1325/SEK/HM/0.1.2/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 90 Tahun 2018. Upacara More »

Rapat Bulanan dan Triwulan ke III

Rapat Bulanan dan Triwulan ke III

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengadakan kegiatan rapat bulanan yang bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Bandar Lampung. Rapat yang dibuka pada pukul 08.30 WIB tersebut dipimpin oleh Koordinator Hakim More »

Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Upacara Bendera Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengadakan Upacara Bendera Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tanggal 1 Oktober Tahun 2018  yang bertempat di halaman kantor PTUN Bandar More »

Rapat Bulanan September 2018

Rapat Bulanan September 2018

Pada hari Kamis, 20 September 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengadakan kegiatan rapat bulanan yang bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Bandar Lampung. Rapat yang dibuka pada pukul 09.00 More »

 

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mengemban

Tugas Pokok dan memiliki wewenang sebagaimana terdapat dalam

Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usana Negara”.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana

terdapat dalam Pasal 1 angka 10

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang isinya sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan

Badan atau Pebajat Tata Usaha Negara,

baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

Disamping itu selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok di

bidang yustisial tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung juga melaksanakan Fungsi sebagai berikut:

1. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Negara yang berwenang;
 
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai pedoman perilaku hakim ( PPH ), kode etik dan Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan pera pencari keadilan ( justiciabelen );
 
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradialan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan. Sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan,sesuai dengan UUD 1945;
 
4. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sesuai dengan keputusan ketua Mahkamah Agung No.KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 
5. Membina calon hakim dengan memberikan bekal-bekal pengetahuan dibidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara,serta pembinaan moral dan etika agar menjadi Hakim yang profesional dan bermartabat.