Selamat Datang Di Website Resmi PTUN Bandar Lampung "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
Rapat Evaluasi Bulan April 2019

Rapat Evaluasi Bulan April 2019

Bandar Lampung, Selasa 14 Mei 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengadakan kegiatan rapat bulanan yang bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Bandar Lampung. Rapat yang dibuka pada pukul 08.30 More »

Rapat Sosialisasi Aplikasi E_Court

Rapat Sosialisasi Aplikasi E_Court

Bandar Lampung,06 Mei 2019 Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Bapak GURUH JAYA SAPUTRA.S.H.,M.H memimpin rapat sosialisasi hasil bimtek aplikasi More »

Rapat Evaluasi Bulan Februari 2019

Rapat Evaluasi Bulan Februari 2019

Bandar Lampung, 20 Maret 2019. Ketua PTUN Bandar Lampung Bapak GURUH JAYA SAPUTRA,SH.,MH. Mengadakan rapat evaluasi bulan Februari 2019 bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang di More »

Serah Terima Jabatan Panitera Muda Perkara dan Hukum

Serah Terima Jabatan Panitera Muda Perkara dan Hukum

Pada hari selasa, 12 Maret 2019 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung bapak GURUH JAYA SAPUTRA,SH.,MH. Melaksanakan pengambilan sumpah kepada kedua Panitera yang baru di lantik yaitu Ibu IDA MERIATI,SH.,MH. sebagai Panitera More »

HUT Peradilan Tata Usaha Negara

HUT Peradilan Tata Usaha Negara

Pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung merayakan hari jadi Peradilan tata Usaha Negara yang ke 28 tahun bertempat di Aula Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara More »

Penyerahan Hasil Penilaian Uji Petik Reformasi Birokrasi

Penyerahan Hasil Penilaian Uji Petik Reformasi Birokrasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 10 Desember 2018, Telah mendapatkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Tim Uji Petik Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara More »

 

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mengemban

Tugas Pokok dan memiliki wewenang sebagaimana terdapat dalam

Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usana Negara”.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana

terdapat dalam Pasal 1 angka 10

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang isinya sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan

Badan atau Pebajat Tata Usaha Negara,

baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

Disamping itu selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok di

bidang yustisial tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung juga melaksanakan Fungsi sebagai berikut:

1. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Negara yang berwenang;
 
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai pedoman perilaku hakim ( PPH ), kode etik dan Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan pera pencari keadilan ( justiciabelen );
 
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradialan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan. Sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan,sesuai dengan UUD 1945;
 
4. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sesuai dengan keputusan ketua Mahkamah Agung No.KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 
5. Membina calon hakim dengan memberikan bekal-bekal pengetahuan dibidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara,serta pembinaan moral dan etika agar menjadi Hakim yang profesional dan bermartabat.