Selamat Datang Di Website Resmi PTUN Bandar Lampung "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
HUT PERATUN KE 30

HUT PERATUN KE 30

Bandarlampung, 15 Januari 2021. Bertempat di ruang Terbuka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Seluruh HAKIM,KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN Pengadilan TUN Bandar Lampung merayakan hari jadi Peratun yang ke 30 dengan acara pemotongan More »

Rapat Evaluasi Bulan Desember

Rapat Evaluasi Bulan Desember

Bandar Lampung, 13 Januari 2021 Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah di laksanakan rapat Evaluasi bulan Desember Tahun 2020 dan Rapat Triwulan IV (priode Oktober-Desember Tahun More »

Penandatanganan Fakta Integritas PTUN Bandar Lampung Tahun 2021

Penandatanganan Fakta Integritas PTUN Bandar Lampung Tahun 2021

Bandar Lampung, 13 Januari 2021 Bertempat di Aula Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Bandar Lampung semua Hakim,Pejabat Setruktural,Fungsional dan seluruh Pegawai yang bertugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menandatangani More »

Jalan Sehat Awal Tahun 2021

Jalan Sehat Awal Tahun 2021

Bandar Lampung, 08 Januari 2021 Kegiatan jum’at di awal tahun 2021 yaitu jalan sehat bersama yang diikuti oleh semua aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan tetap memperhatikan protokol kesehatan demi More »

Rapat Tatap Muka Menyambut Awal Tahun 2021

Rapat Tatap Muka Menyambut Awal Tahun 2021

Bandar Lampung, Senin 4 Januari 2021 Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah dilaksanakan rapat tatap muka dalam rangka menyambut awal tahun 2021 yang di pimpin oleh More »

Monitoring dan Evaluasi Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Monitoring dan Evaluasi Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Ripublik Indonesia Ibu Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM  S.H.,M.H pada hari Senin (21 Des 2020) sampai dengan Rabu (23 Des 2020) More »

Rapat Evaluasi Bulan November 2020

Rapat Evaluasi Bulan November 2020

Bandar Lampung, Rabu 16 Desember 2020 Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah di laksanakan rapat Evaluasi bulan November tahun 2020. More »

 

Sejarah Pengadilan

  Sejarah Pengadilan

1.LatarBelakang Berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara

Ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (maladministrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang Undang No.51 tahun 2009 dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yangyang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang didasarkan pada diskresi. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, tujuan pembentukan peradilan administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah: defenitif, artinya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

  1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak- hak individu.
  2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (beschiking) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalaui peradilan. Menurut Sjahran Basah perlindungan hukum yang diberikan merupakan qonditio sine qua non dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan qonditio sine qua non pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah:

  • Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
  • Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
  • Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

2.Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Pengadilan TUN Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1994 tanggal 4 April 1994 secara operasi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Ibu Lies Sugondo, S.H pada tanggal 15 November 1996. Pada saat itu wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung meliputi provinsi Lampung dan Bengkulu, namun sejak terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikannya gedungPengadilan TUN Bengkulu pada bulanOktober 1998, maka wilayah hukum Pengadilan TUN Bandar Lampung hanya meliputi Provinsi Lampung.