Selamat Datang Di Website Resmi PTUN Bandar Lampung "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
Penyerahan Hasil Penilaian Uji Petik Reformasi Birokrasi

Penyerahan Hasil Penilaian Uji Petik Reformasi Birokrasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 10 Desember 2018, Telah mendapatkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Tim Uji Petik Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara More »

Upacara Sumpah Pemuda ke 90 Tahun 2018

Upacara Sumpah Pemuda ke 90 Tahun 2018

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1325/SEK/HM/0.1.2/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 90 Tahun 2018. Upacara More »

Rapat Bulanan dan Triwulan ke III

Rapat Bulanan dan Triwulan ke III

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengadakan kegiatan rapat bulanan yang bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Bandar Lampung. Rapat yang dibuka pada pukul 08.30 WIB tersebut dipimpin oleh Koordinator Hakim More »

Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Upacara Bendera Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengadakan Upacara Bendera Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tanggal 1 Oktober Tahun 2018  yang bertempat di halaman kantor PTUN Bandar More »

Rapat Bulanan September 2018

Rapat Bulanan September 2018

Pada hari Kamis, 20 September 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengadakan kegiatan rapat bulanan yang bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Bandar Lampung. Rapat yang dibuka pada pukul 09.00 More »

Rapat Bulanan

Rapat Bulanan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengadakan kegiatan rapat bulanan yang bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Bandar Lampung. Rapat yang dibuka pada pukul 08.30 WIB tersebut dipimpin oleh Ketua PTUN More »

 

Sejarah Pengadilan

1. Sejarah Berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara

Dari sudut sejarah ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir di rubah dengan Undang Undang No.51 tahun 2009 dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang professional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya. Namun, perlu disadari bahwa das sollen seringkali bertentangan dengan das sein, salah satu contohnya terkait dengan eksekusi putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dikatakan belum profesional dan belum berhasil menjalankan fungsinya.

Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yangyang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yangyang didasarkan pada diskresi. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, tujuan pembentukan peradilan administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah: defenitif, artinya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

  1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak- hak individu.
  2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (beschiking) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalaui peradilan. Menurut Sjahran Basah perlindungan hukum yang diberikan merupakan qonditio sine qua non dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan qonditio sine qua non pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah:

  • Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
  • Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
  • Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Pengadilan TUN Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1994 tanggal 4 april 1994 secara operasi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Direktur Jendral badan peradilan umum dan Peradilan tata Usaha Negara yaitu Ibu Lies Sugondo, S.H pada tanggal 15 November 1996. Pada saat itu wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung meliputi provinsi Lampung dan Bengkulu, namun sejak diresmikannya Pengadilan TUN Bengkulu pada tanggal 29 Oktober 1996, maka wilayah hukum Pengadilan TUN Bandar Lampung hanya meliputi Provinsi Lampung