Selamat Datang Di Website Resmi PTUN Bandar Lampung "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
Upacara Bendera HUT RI ke 72

Upacara Bendera HUT RI ke 72

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka perayaan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke 72,upacara di laksanakan di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar More »

PEMBUKAAN KEGIATAN HUT RI KE 72

PEMBUKAAN KEGIATAN HUT RI KE 72

Bandar Lampung, 01 Agustus 2017 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung HI.SULARNO,SH.,M.Si. melakukan pembukaan kegiatan HUT RI ke 72. More »

Pelantikan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Pelantikan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Bandar Lampung, Selasa 04 Juli 2017 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung H. SULARNO, S.H.,M.Si.Melantik dan Mengambil Sumpah Kepada Saudara Ludi Azhari, S.H Sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan More »

halal bi halal dan rapat bulanan

halal bi halal dan rapat bulanan

Bandar Lampung,  Senin 03 Juli 2017 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung H.SULARNO,SH.,M.Si. beserata Para Hakim,Panitera dan Sekretaris dan seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Hari ini tanggal 03 Juli 2017 More »

Upacara Bendera Lahirnya Pancasila

Upacara Bendera Lahirnya Pancasila

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Melaksanakan upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.       More »

Laporan Triwulan I TA 2017 tentang Pelaporan Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Berdasarkan PP No 39 Tahun 2016

Laporan Triwulan I TA 2017 tentang Pelaporan Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Berdasarkan PP No 39 Tahun 2016

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Perihal : More »

HIMBAUAN UNTUK PARA PEJABAT ESELON I, KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA

HIMBAUAN UNTUK PARA PEJABAT ESELON I, KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA

Jakarta-Humas, Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 91/SEK/HM.00/03/2017 tanggal 3 Maret 2017. Dihimbau kepada para Pejabat Eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama agar berhati-hati, waspada More »

 

Sejarah Pengadilan

1. Sejarah Berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara

Dari sudut sejarah ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir di rubah dengan Undang Undang No.51 tahun 2009 dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang professional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya. Namun, perlu disadari bahwa das sollen seringkali bertentangan dengan das sein, salah satu contohnya terkait dengan eksekusi putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dikatakan belum profesional dan belum berhasil menjalankan fungsinya.

Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yangyang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yangyang didasarkan pada diskresi. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, tujuan pembentukan peradilan administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah: defenitif, artinya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

  1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak- hak individu.
  2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (beschiking) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalaui peradilan. Menurut Sjahran Basah perlindungan hukum yang diberikan merupakan qonditio sine qua non dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan qonditio sine qua non pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah:

  • Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
  • Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
  • Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Pengadilan TUN Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1994 tanggal 4 april 1994 secara operasi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Direktur Jendral badan peradilan umum dan Peradilan tata Usaha Negara yaitu Ibu Lies Sugondo, S.H pada tanggal 15 November 1996. Pada saat itu wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung meliputi provinsi Lampung dan Bengkulu, namun sejak diresmikannya Pengadilan TUN Bengkulu pada tanggal 29 Oktober 1996, maka wilayah hukum Pengadilan TUN Bandar Lampung hanya meliputi Provinsi Lampung