Selamat Datang Di Website Resmi PTUN Bandar Lampung "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
SELAMAT, Dr. H.M. SYARIFUDIN, SH., MH TERPILIH MENJADI KETUA MAHKAMAH AGUNG PRIODE 2020-2025

SELAMAT, Dr. H.M. SYARIFUDIN, SH., MH TERPILIH MENJADI KETUA MAHKAMAH AGUNG PRIODE 2020-2025

Jakarta – Humas MA: Menindaklanjuti bahwa Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, akan memasuki masa purna bakti pada 1 Mei 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Paripurna More »

Rapat Evaluasi Bulan Februari 2020

Rapat Evaluasi Bulan Februari 2020

Bandar Lampung, Jum’at 13 Maret 2020 Bertempat di Ruang Sidang Utama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Bapak GURUH JAYA SAPUTRA,S.H.,M.H di dampingi oleh Wakil Ketua Bapak ADHI BUDHI SULISTYO,S.H.,M.H beserta Panitera More »

WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL MEMBUKA KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMTEK TANDATANGAN ELEKTRONIK

WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL MEMBUKA KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMTEK TANDATANGAN ELEKTRONIK

Jakarta – Humas. Senin 17 Februari 2020. Mahkamah Agung (MA) menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tandatangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi E-Court bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, kegiatan ini berlangsung More »

RAPAT EVALUASI BULAN JANUARI TAHUN 2020

RAPAT EVALUASI BULAN JANUARI TAHUN 2020

Bandar Lampung, Jum’at 14 February 2020 Bertempat di Ruang Sidang Utama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Bapak GURUH JAYA SAPUTRA,S.H.,M.H di dampingi oleh Wakil Ketua Bapak ADHI BUDHI SULISTYO,S.H.,M.H beserta More »

PTUN Bandar Lampung dan Fakultas Syariah IAIN Metro Jalin Kerjasama

PTUN Bandar Lampung dan Fakultas Syariah IAIN Metro Jalin Kerjasama

Bandar Lampung, 30 Januari 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung bersama Fakultas Syariah IAIN Metro menandatangani Nota Kesepahaman, Kamis 30 Januari 2020 di PTUN Bandar Lampung. Pada penandatanganan kerjasama tersebut PTUN More »

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020

Bandar Lampung, Rabu 29 Januari 2020 Bertempat di Aula Pertemuan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh Bapak Ibu Hakim,Pejabat Struktural,Pejabat Fungsional beserta seluruh Pegawai Pengadilan Tata Usaha More »

Jalan Sehat Bersama

Jalan Sehat Bersama

Bandar Lampung, 24 Januari 2020 Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Melaksanakan kegiatan Jum’at Sehat, yaitu melakukan jalan sehat bersama di Pimpin langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara More »

 

Sejarah Pengadilan

  Sejarah Pengadilan

1.LatarBelakang Berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara

Ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (maladministrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang Undang No.51 tahun 2009 dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yangyang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang didasarkan pada diskresi. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, tujuan pembentukan peradilan administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah: defenitif, artinya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

  1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak- hak individu.
  2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (beschiking) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalaui peradilan. Menurut Sjahran Basah perlindungan hukum yang diberikan merupakan qonditio sine qua non dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan qonditio sine qua non pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah:

  • Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
  • Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
  • Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

2.Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Pengadilan TUN Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1994 tanggal 4 April 1994 secara operasi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Ibu Lies Sugondo, S.H pada tanggal 15 November 1996. Pada saat itu wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung meliputi provinsi Lampung dan Bengkulu, namun sejak terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikannya gedungPengadilan TUN Bengkulu pada bulanOktober 1998, maka wilayah hukum Pengadilan TUN Bandar Lampung hanya meliputi Provinsi Lampung.