Selamat Datang Di Website Resmi PTUN Bandar Lampung "Website ini merupakan standarisasi website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
Rapat Triwulan PTUN Bandar Lampung

Rapat Triwulan PTUN Bandar Lampung

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengadakan kegiatan rapat triwulan yang bertempat di Ruang Sidang Utama PTUN Bandar Lampung. Rapat yang dibuka pada pukul 11.00 WIB tersebut dipimpin oleh Ketua PTUN More »

Jum’at Sehat Senam Bersama

Jum’at Sehat Senam Bersama

Bandarlampung, 23 Februari 2018 Pada hari ini Jum’at tanggal 23 ferbruari 2018, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung , Para Hakim dan Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai mengikuti senam More »

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengadakan kegiatan diskusi dengan tema Peningkatan Kinerja dalam Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepaniteraan Perkara pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018. Kegiatan diskusi dimulai pada pukul 08.30 More »

SELAMAT HUT PERATUN YANG KE 27

SELAMAT HUT PERATUN YANG KE 27

Bandarlampung, 15 Januari 2018. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Seluruh HAKIM,KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN Pengadilan TUN Bandar Lampung merayakan hari jadi Peratun yang ke 27 dengan acara More »

Rapat Bulanan Perdana tahun 2018

Rapat Bulanan Perdana tahun 2018

Bandarlampung,15 Januari 2018. Bertempat di ruang sidang A1 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Seluruh Hakim,kepaniteraan dan Kesekertariatan PTUN Bandar Lampung Melaksanakan Rapat rutin bulanan perdana di tahun 2018 ini dalam rapat More »

Penanda Tanganan SPK Posbakum

Penanda Tanganan SPK Posbakum

Bandarlampung, 10 Januari 2018. Penandatanganan SPK kerja sama antara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam hal ini di wakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Yaitu Bapak LUDI AZHARI,SH. dengan Pihak Lembaga Bantuan More »

Pisah Sambut Ketua PTUN Bandar Lampung

Pisah Sambut Ketua PTUN Bandar Lampung

Bandarlampung , Jum’at 22 Des 2017 Bertempat di Ruang Aula Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dilaksanakan acara pisah sambut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mana Ketua Pengadilan Tata More »

 

Sejarah Pengadilan

1. Sejarah Berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara

Dari sudut sejarah ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir di rubah dengan Undang Undang No.51 tahun 2009 dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang professional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya. Namun, perlu disadari bahwa das sollen seringkali bertentangan dengan das sein, salah satu contohnya terkait dengan eksekusi putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dikatakan belum profesional dan belum berhasil menjalankan fungsinya.

Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yangyang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yangyang didasarkan pada diskresi. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, tujuan pembentukan peradilan administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah: defenitif, artinya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

  1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak- hak individu.
  2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (beschiking) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalaui peradilan. Menurut Sjahran Basah perlindungan hukum yang diberikan merupakan qonditio sine qua non dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan qonditio sine qua non pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah:

  • Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
  • Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
  • Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
  • Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Pengadilan TUN Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 1994 tanggal 4 april 1994 secara operasi mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Direktur Jendral badan peradilan umum dan Peradilan tata Usaha Negara yaitu Ibu Lies Sugondo, S.H pada tanggal 15 November 1996. Pada saat itu wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung meliputi provinsi Lampung dan Bengkulu, namun sejak diresmikannya Pengadilan TUN Bengkulu pada tanggal 29 Oktober 1996, maka wilayah hukum Pengadilan TUN Bandar Lampung hanya meliputi Provinsi Lampung