Persyaratan Pengajuan Permohonan Berdasarkan Pasal 21 Dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Dan Nomor 5 Tahun 2015 Di PTUN Bandar Lampung.

1. Pasal 21 Undang-Undang No. 30/2014
——— (Perma No 04 Tahun 2015) ———

2. Pasal 53 Undang-Undang No. 30/2014
——— (Perma No 05 Tahun 2015) ———

3. —— Perma Nomor 2 Tahun 2016 ——
– Pengadaan Tanah Kepentingan Umum –

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
— Tentang Administrasi Pemerintahan —

Alur tata cara dalam melakukan pendaftaran untuk memperoleh layanan administrasi perkara secara elektronik dengan aplikasi e-Court.

Panduan e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Informasi Seputar Perkara Masuk, Perkara Putus (Dismissal, Perlawanan, Tk. Pertama), Perkara Gugur, Perkara Dicabut, Perkara Aktif Tk. Banding, Perkara Aktif Tk. Kasasi, Perkara Aktif Tk. Peninjauan Kembali (PK), Pengawasan Eksekusi dan Informasi Jadwal Persidangan yang Terupdate yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada.

Informasi Surat Menyurat yang Berisikan Mengenai Seputar Pemberitahuan Panggilan Untuk Menghadiri Sidang Di Persidangan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang Telah Diunggah Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang Dapat Diakses Oleh Publik.

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Kuesioner Survey Kepuasan Pelayanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Formulir survey IKM & IPK

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

Informasi tentang Statistik Penanganan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.