Bandar Lampung – Rabu, 5 November 2026.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung turut berpartisipasi dalam kegiatan Uji Publik Hasil Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi Pengadilan Pajak Menuju Pengadilan yang Independen dan Aksesibel yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan tersebut bertempat di Universitas Lampung (Unila) dan menjadi salah satu forum strategis dalam rangka penguatan kebijakan serta pengembangan sistem peradilan di Indonesia. Kegiatan uji publik ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional, unsur pimpinan lembaga negara, pejabat pemerintahan, praktisi, serta kalangan akademisi yang memiliki kompetensi dan perhatian terhadap perkembangan sistem hukum dan peradilan, khususnya di bidang peradilan pajak.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.; Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H.; Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyudi, S.H., M.H.; Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bimo Wijayanto, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D.; Bupati Lahat sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), H. Bursah Zarnubi, S.E.; serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung, Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. Turut hadir pula Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak, Prof. Dr. Yeheskiel Minggus T., S.H., M.H., PCCP., C.L.A.

Uji publik ini memiliki arti penting dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan desentralisasi Pengadilan Pajak. Forum tersebut menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, tanggapan, serta perspektif terhadap hasil kajian kebijakan yang telah disusun. Berbagai sudut pandang dari unsur lembaga peradilan, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memperkaya substansi rekomendasi sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan serta tantangan dalam penyelenggaraan peradilan pajak.

Pembahasan mengenai desentralisasi Pengadilan Pajak juga menjadi bagian penting dari upaya mendorong terwujudnya sistem peradilan yang semakin independen dan mampu memberikan akses keadilan secara lebih luas. Aspek kelembagaan, tata kelola, profesionalitas aparatur, kepastian hukum, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan merupakan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam merumuskan arah kebijakan tersebut. Melalui pelaksanaan uji publik ini, diharapkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi landasan bagi penguatan kelembagaan Pengadilan Pajak, sekaligus mendorong terwujudnya sistem peradilan yang lebih independen, transparan, akuntabel, profesional, dan aksesibel bagi seluruh masyarakat.

Keikutsertaan PTUN Bandar Lampung dalam kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi aktif dan dukungan terhadap berbagai upaya pembaruan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Selain menjadi sarana memperoleh wawasan dan informasi mengenai arah perkembangan kebijakan peradilan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperluas perspektif serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan badan peradilan yang modern, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan keadilan bagi masyarakat.

PTUN Bandar Lampung – Bersama Mewujudkan Peradilan yang Independen, Profesional, dan Berintegritas.