Bandar Lampung – Kamis – Jumat, 10-11 September 2026.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Wawancara Zona Integritas menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Wawancara WBK bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang. Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat, secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam rangka memastikan kesiapan satuan kerja dalam menghadapi tahapan Wawancara Zona Integritas sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh arahan, masukan, dan penguatan terhadap materi yang akan disampaikan pada saat proses penilaian.

Dalam pelaksanaannya, rapat membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kesiapan PTUN Bandar Lampung dalam menghadapi Wawancara WBK. Pembahasan tidak hanya berfokus pada kelengkapan materi pemaparan, tetapi juga pada pemahaman terhadap substansi pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja. Setiap capaian, inovasi, perubahan, serta upaya penguatan integritas yang telah dilakukan perlu disampaikan secara sistematis, jelas, dan berdasarkan kondisi serta implementasi nyata di lingkungan satuan kerja. Melalui koordinasi tersebut, PTUN Bandar Lampung bersama Ditjen Badilmiltun dan PTTUN Palembang melakukan evaluasi dan penyempurnaan materi wawancara, termasuk memastikan keselarasan antara program pembangunan Zona Integritas, bukti dukung, capaian kinerja, inovasi pelayanan, serta perubahan yang telah dihasilkan. Diskusi juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dan diperkuat sebelum pelaksanaan wawancara.

Selain pemantapan substansi, rapat koordinasi turut memberikan ruang bagi seluruh peserta untuk melakukan simulasi dan pendalaman terhadap kemungkinan pertanyaan yang akan disampaikan dalam proses wawancara. Dengan demikian, setiap unsur yang terlibat diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai program, kebijakan, inovasi, serta capaian pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTUN Bandar Lampung. Persiapan yang dilakukan secara intensif tersebut merupakan bentuk keseriusan PTUN Bandar Lampung dalam menjalankan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Predikat WBK tidak hanya dipandang sebagai sebuah penghargaan atau pencapaian administratif, tetapi sebagai wujud nyata dari komitmen satuan kerja dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan akuntabilitas, memperkuat pengawasan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Koordinasi lintas satuan kerja juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan. Berbagai pengalaman, masukan, dan strategi yang dibagikan dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesiapan masing-masing satuan kerja dalam menghadapi tahapan evaluasi Zona Integritas. Seluruh hasil pembahasan dan evaluasi selama dua hari kemudian menjadi bahan pemantapan bagi PTUN Bandar Lampung untuk menghadapi Wawancara WBK bersama Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dijadwalkan pada Selasa, 15 September 2026.

Melalui semangat “Berintegritas dalam Bekerja, Melayani dengan Sepenuh Hati”, PTUN Bandar Lampung terus melangkah dengan optimisme menuju terwujudnya Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai budaya kerja yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Melalui koordinasi dan diskusi yang intensif, seluruh pihak bersama-sama melakukan evaluasi, penyempurnaan materi, serta memastikan kesiapan dalam menghadapi Wawancara WBK bersama Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung RI yang akan dilaksanakan pada Selasa, 15 September 2026. Dengan semangat sinergi dan komitmen bersama, PTUN Bandar Lampung siap memberikan yang terbaik dalam setiap tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).