Bandar Lampung – Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris PTUN Bandar Lampung, Hj. Septa Lustiana, S.H., M.H., Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Ibu Dwi Agustina, S.T. serta Operator Barang Milik Negara (BMN), Bapak Aan Andika, A.Md. sebagai unsur yang memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pengelolaan kebutuhan aset di lingkungan satuan kerja.

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyusunan, pengajuan, serta evaluasi RKBMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemaparannya, narasumber dari Badan Urusan Administrasi menjelaskan tahapan penyusunan usulan kebutuhan BMN, tata cara penginputan data pada aplikasi yang digunakan, penyelarasan kebutuhan dengan rencana kerja dan anggaran, hingga pentingnya penyusunan RKBMN berdasarkan kondisi riil dan prioritas kebutuhan satuan kerja.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk memperoleh penjelasan terkait berbagai kendala teknis maupun administratif yang kerap dihadapi dalam proses pengajuan RKBMN. Interaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta sehingga proses penyusunan usulan BMN dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, dan sesuai regulasi.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, PTUN Bandar Lampung menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan Barang Milik Negara melalui perencanaan yang matang, transparan, dan akuntabel. Perencanaan kebutuhan BMN yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan serta mewujudkan pengelolaan aset negara yang efisien, optimal, dan bertanggung jawab.