1. UPAYA HUKUM BANDING

Banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak menerima atau tidak puas terhadap putusan PTUN tingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Tahapan pengajuan banding:

1. Pengajuan Permohonan Banding

Pemohon mengajukan permohonan banding secara tertulis atau lisan melalui PTUN yang memutus perkara pada tingkat pertama.

2. Pemeriksaan Administrasi

Petugas kepaniteraan memeriksa kelengkapan permohonan banding dan memastikan identitas serta dokumen perkara.

3. Pembayaran Biaya Banding

Pemohon membayar panjar biaya perkara banding sesuai dengan taksiran biaya yang ditetapkan.

4. Pemberitahuan Permohonan Banding

Kepaniteraan memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak lawan.

5. Pemberian Kesempatan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage)

Para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke PTTUN.

6. Pengiriman Berkas Perkara

Berkas perkara dikirimkan ke PTTUN yang berwenang untuk diperiksa dan diputus pada tingkat banding.

7. Pemeriksaan dan Putusan Banding

PTTUN memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan banding.

8. Pemberitahuan Putusan Banding

Putusan banding disampaikan kepada para pihak melalui PTUN tingkat pertama.

Tenggang waktu: Permohonan banding diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan bagi pihak yang hadir, atau setelah putusan diberitahukan bagi pihak yang tidak hadir.

2. UPAYA HUKUM KASASI

Kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau putusan pada tingkat terakhir yang dapat dimohonkan kasasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pengajuan kasasi:

1. Pengajuan Permohonan Kasasi

Pemohon mengajukan permohonan kasasi melalui PTUN yang memeriksa perkara pada tingkat pertama.

2. Pemeriksaan Administrasi dan Pembayaran Biaya

Kepaniteraan memeriksa persyaratan administrasi dan pemohon membayar panjar biaya perkara kasasi.

3. Pembuatan Akta Permohonan Kasasi

Permohonan dicatat dalam register perkara dan dituangkan dalam Akta Permohonan Kasasi.

4. Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi

Kepaniteraan menyampaikan pemberitahuan permohonan kasasi kepada pihak lawan.

5. Penyampaian Memori Kasasi

Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang berisi alasan dan dasar hukum pengajuan kasasi.

6. Penyampaian Kontra Memori Kasasi

Termohon kasasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan kontra memori kasasi.

7. Pengiriman Berkas Perkara

Berkas perkara dikirimkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diperiksa dan diputus.

8. Pemeriksaan dan Putusan Kasasi

Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan berdasarkan alasan kasasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Pemberitahuan Putusan Kasasi

Putusan kasasi disampaikan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

Tenggang waktu:

• Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada para pihak.

3. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang.

Tahapan pengajuan Peninjauan Kembali:

1. Pengajuan Permohonan PK

Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melalui PTUN yang memutus perkara pada tingkat pertama.

2. Pemeriksaan Administrasi

Kepaniteraan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan alasan pengajuan PK.

3. Pembayaran Biaya Perkara

Pemohon membayar panjar biaya perkara Peninjauan Kembali sesuai ketentuan.

4. Penyampaian Alasan Peninjauan Kembali

Pemohon menyampaikan alasan-alasan PK secara tertulis sesuai dasar hukum yang digunakan.

5. Pemberitahuan kepada Termohon PK

Permohonan PK diberitahukan kepada pihak lawan untuk memberikan tanggapan sesuai ketentuan.

6. Penyampaian Jawaban atas Permohonan PK

Termohon PK diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban atau kontra memori sesuai mekanisme yang berlaku.

7. Pengiriman Berkas Perkara

Berkas permohonan PK dikirimkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Pemeriksaan dan Putusan PK

Mahkamah Agung memeriksa permohonan berdasarkan alasan yang diajukan dan menjatuhkan putusan.

9. Pemberitahuan Putusan PK

Salinan putusan PK disampaikan kepada para pihak melalui PTUN tingkat pertama.

Alasan pengajuan Peninjauan Kembali antara lain:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus, atau didasarkan pada bukti yang kemudian dinyatakan palsu.
2. Apabila ditemukan surat bukti baru (novum) yang bersifat menentukan.
3. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
4. Apabila terdapat bagian tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Apabila terdapat putusan yang saling bertentangan dalam perkara yang memenuhi ketentuan undang-undang.
6. Apabila terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu: Pada prinsipnya, permohonan PK diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, dengan titik awal perhitungan yang berbeda sesuai alasan PK yang digunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.