Bandar Lampung – Kamis, 27 Agustus 2026.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung melaksanakan Rapat Pejabat Struktural Bagian Kepaniteraan dan Bagian Kesekretariatan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memastikan seluruh program kerja dan pelayanan peradilan berjalan secara optimal. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Bandar Lampung, Ibu Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua, Ibu Elfiany, S.H., M.Kn. Rapat diikuti oleh para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian di lingkungan PTUN Bandar Lampung. Kehadiran para pejabat struktural tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan koordinasi antara unsur Kepaniteraan dan Kesekretariatan dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing.

Dalam arahannya, Ketua PTUN Bandar Lampung menekankan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, koordinasi, dan penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu. Setiap pejabat struktural diharapkan mampu memastikan pekerjaan pada unit masing-masing terlaksana dengan baik, melakukan pemantauan secara berkala, serta segera mengambil langkah penyelesaian apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan tugas. Selain membahas pelaksanaan tugas rutin, rapat juga menjadi forum untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi. Setiap bagian diberikan ruang untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas, permasalahan yang ditemukan, serta kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan.

Pada bagian Kepaniteraan, pembahasan diarahkan pada penguatan pengelolaan administrasi perkara, ketertiban pencatatan dan pengelolaan buku register, penyelesaian administrasi perkara, minutasi, penjilidan dan pengelolaan arsip perkara, serta peningkatan ketepatan dan ketertiban dalam setiap tahapan administrasi perkara. Para Panitera Muda diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di unit masing-masing sehingga setiap administrasi perkara dapat diselesaikan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada bagian Kesekretariatan, rapat membahas berbagai aspek pendukung penyelenggaraan peradilan, antara lain pengelolaan administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta dukungan teknologi informasi. Kepala Sub Bagian diharapkan dapat memastikan setiap pekerjaan administratif dilaksanakan secara tepat waktu, terdokumentasi dengan baik, serta dapat mendukung kebutuhan operasional satuan kerja secara efektif.

Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung turut memberikan penekanan terhadap pentingnya pengawasan dan komunikasi internal. Koordinasi tidak hanya dilakukan ketika terdapat permasalahan, tetapi harus menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Setiap pejabat struktural diharapkan proaktif dalam memantau pekerjaan, membangun komunikasi dengan pelaksana, serta menyampaikan setiap kendala kepada pimpinan agar dapat segera dicarikan solusi. Rapat juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang disiplin, responsif, dan berorientasi pada hasil. Setiap pejabat struktural memiliki peran strategis sebagai penggerak pada unit kerjanya masing-masing, sehingga tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan pembagian tugas, pengawasan, dan evaluasi berjalan secara berkesinambungan.

Melalui rapat ini, pimpinan berharap seluruh pejabat struktural dapat meningkatkan sinergi antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kedua unsur tersebut memiliki peran yang saling mendukung dalam penyelenggaraan peradilan, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif agar setiap program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal. Dengan dilaksanakannya rapat pejabat struktural ini, PTUN Bandar Lampung terus berkomitmen untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas kinerja aparatur, serta mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, efektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Perkuat Koordinasi, Tuntaskan Pekerjaan, Wujudkan Kinerja Peradilan yang Berkualitas.”