Bandar Lampung – Jumat, 30 Oktober 2026.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung melaksanakan kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Website Bulan Oktober 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung, Ibu Elfiany, S.H., M.Kn. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi berkala terhadap pengelolaan dan pengembangan website resmi pengadilan guna memastikan penyajian informasi publik berjalan secara optimal, informatif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap berbagai aspek pengelolaan website, mulai dari kelengkapan dan keterkinian informasi, publikasi berita dan kegiatan pengadilan, penyajian informasi pelayanan, hingga tampilan serta fungsionalitas setiap menu dan fitur yang tersedia. Evaluasi juga diarahkan untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan telah sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik serta mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi PTUN Bandar Lampung secara akurat dan bertanggung jawab.

Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung menekankan pentingnya konsistensi dalam melakukan pembaruan informasi serta ketelitian dalam mengelola konten website. Setiap bagian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu relevan, lengkap, dan diperbarui secara berkala. Selain itu, aspek kemudahan akses, kerapian tata letak, dan kesesuaian informasi juga menjadi perhatian agar website dapat memberikan pengalaman yang baik bagi para pengguna.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan berbagai kekurangan maupun kendala dalam pengelolaan website dapat diidentifikasi dan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Hasil evaluasi tersebut juga menjadi bahan acuan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan website pada periode berikutnya. Pelaksanaan rapat ini merupakan salah satu bentuk komitmen PTUN Bandar Lampung dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital, serta mendukung terwujudnya peradilan yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.