Bandar Lampung – Selasa, 23 Juni 2026.

Dalam rangka memastikan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan secara optimal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum oleh Petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala untuk menjamin bahwa layanan bantuan hukum di lingkungan PTUN Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, standar pelayanan, serta prinsip pelayanan prima. Monitoring dan evaluasi dihadiri oleh unsur pimpinan, pejabat terkait, petugas Posbakum, serta pihak penyedia layanan bantuan hukum yang bekerja sama dengan PTUN Bandar Lampung.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan layanan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam pelaksanaan monitoring, tim melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan layanan Posbakum, mulai dari mekanisme penerimaan pemohon, proses pemberian konsultasi hukum, bantuan penyusunan dokumen hukum, pemberian informasi mengenai prosedur berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga administrasi pencatatan layanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pendukung, buku register layanan, laporan pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian pelaksanaan tugas petugas Posbakum dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam forum evaluasi, disampaikan laporan mengenai jumlah masyarakat yang telah memanfaatkan layanan Posbakum selama periode evaluasi, jenis layanan yang paling banyak diberikan, serta berbagai permasalahan hukum yang sering dikonsultasikan oleh para pencari keadilan. Data tersebut menjadi bahan analisis untuk melihat tingkat pemanfaatan layanan sekaligus sebagai dasar dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan ke depan.

Dalam kegiatan tersebut, ditekankan bahwa keberadaan Posbakum memiliki peran strategis dalam memberikan akses terhadap keadilan (access to justice), khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi hukum, konsultasi, maupun bantuan dalam penyusunan dokumen hukum tanpa dipungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, petugas Posbakum diharapkan senantiasa memberikan pelayanan secara profesional, ramah, responsif, objektif, serta menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Selain mengevaluasi aspek teknis pelayanan, monitoring juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi petugas Posbakum melalui pembaruan pengetahuan mengenai regulasi, hukum acara peradilan tata usaha negara, serta keterampilan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi petugas dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan layanan hukum yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan.

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum di PTUN Bandar Lampung secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan, antara lain peningkatan kualitas administrasi layanan, optimalisasi dokumentasi kegiatan, penguatan koordinasi antara petugas Posbakum dengan unit pelayanan pengadilan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat layanan Posbakum.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, disepakati sejumlah rekomendasi perbaikan yang akan menjadi fokus pelaksanaan pada periode berikutnya, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan berbasis standar pelayanan publik, penyempurnaan mekanisme pelaporan dan evaluasi, penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.