Bandar Lampung – Senin, 8 Juni 2026

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengikuti rapat koordinasi bersama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring pada Senin (8/6/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan dan aparatur PTUN Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya penguatan pelaksanaan Program Prioritas Nasional di lingkungan peradilan tata usaha negara. Rapat dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Prioritas Nasional yang akan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan satuan kerja dalam memenuhi berbagai indikator penilaian yang telah ditetapkan serta menyelaraskan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dalam arahannya, Ditjen Badilmiltun menekankan pentingnya komitmen seluruh satuan kerja untuk mendukung keberhasilan Program Prioritas Nasional melalui penyediaan data dan dokumen pendukung yang akurat, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, satuan kerja juga diharapkan mampu menunjukkan implementasi program secara nyata, termasuk capaian kinerja dan dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Melalui rapat koordinasi ini, berbagai aspek teknis terkait persiapan monitoring dan evaluasi dibahas secara mendalam, mulai dari pemenuhan eviden pendukung, penyusunan laporan capaian program, hingga strategi peningkatan kualitas pelaksanaan program agar selaras dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi bagi satuan kerja untuk menyampaikan kendala maupun tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program di lapangan.

Partisipasi PTUN Bandar Lampung dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen institusi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola peradilan serta mendukung agenda pembangunan nasional melalui pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya koordinasi yang intensif dan persiapan yang matang, diharapkan seluruh indikator penilaian dapat terpenuhi secara optimal sehingga pelaksanaan Program Prioritas Nasional di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

PTUN Bandar Lampung akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan setiap program yang dijalankan sejalan dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan pelayanan prima demi terwujudnya peradilan yang modern dan berintegritas.