Bandar Lampung – Jumat, 2 Oktober 2026.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung mengikuti secara daring kegiatan “Refleksi Perjalanan 3 Tahun BPHPI: Capaian, Tantangan dan Harapan ke Depan” yang dirangkaikan dengan Seminar Hakim Perempuan dalam Transformasi Peradilan Digital: Pemanfaatan Teknologi dan Kecerdasan Artifisial secara Etis dan Inklusif. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk merefleksikan perjalanan dan perkembangan BPHPI selama tiga tahun, termasuk berbagai capaian yang telah diraih, tantangan yang masih dihadapi, serta harapan dan langkah strategis yang perlu diperkuat dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan peradilan di masa mendatang. Melalui agenda refleksi tersebut, peserta diajak untuk melihat kembali berbagai proses dan upaya yang telah dilakukan dalam mendukung peningkatan kualitas peradilan.

Refleksi tidak hanya menjadi sarana evaluasi terhadap capaian yang telah diperoleh, tetapi juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta peluang perbaikan guna mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan yang semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Selain agenda refleksi, kegiatan dilanjutkan dengan seminar yang mengangkat tema “Hakim Perempuan dalam Transformasi Peradilan Digital: Pemanfaatan Teknologi dan Kecerdasan Artifisial secara Etis dan Inklusif.” Materi tersebut relevan dengan perkembangan teknologi yang semakin memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan peradilan, termasuk dalam mendukung efektivitas pekerjaan, pengelolaan informasi, pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas administrasi dan manajemen peradilan.

Dalam seminar tersebut, peserta memperoleh wawasan mengenai peluang pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dalam mendukung pelaksanaan tugas peradilan. Pemanfaatan teknologi tersebut perlu dilakukan secara etis, bertanggung jawab, transparan, dan inklusif, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta menjaga nilai-nilai fundamental dalam penyelenggaraan peradilan. Transformasi digital juga menuntut aparatur peradilan untuk memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi dan kecerdasan artifisial bukan semata-mata berkaitan dengan pemanfaatan perangkat atau sistem digital, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai batasan, risiko, keamanan informasi, perlindungan data, serta pentingnya tetap menempatkan pertimbangan manusia, independensi, objektivitas, dan integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas peradilan.

Pembahasan mengenai peran hakim perempuan dalam transformasi peradilan digital turut memberikan perspektif mengenai pentingnya keterlibatan dan penguatan kapasitas hakim perempuan dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja peradilan. Transformasi digital diharapkan dapat berlangsung secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh aparatur peradilan untuk meningkatkan kompetensi dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang semakin modern.

Bagi PTUN Bandar Lampung, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk terus memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi perkembangan teknologi serta tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam mendukung tata kelola peradilan yang efektif, transparan, profesional, dan berintegritas. Melalui kegiatan ini, PTUN Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan mendorong peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan. Transformasi digital diharapkan tidak hanya menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien, tetapi juga mampu memperkuat kualitas pelayanan serta mendukung terwujudnya peradilan yang modern, adaptif, transparan, profesional, inklusif, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan serta integritas.