Bandar Lampung – Rabu, 10 Juni 2026

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung menerima kunjungan audiensi dari Tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) Mahkamah Agung RI dalam rangka pembahasan Program Prioritas Nasional di bidang pelayanan hukum dan peradilan. Kegiatan yang berlangsung di kantor PTUN Bandar Lampung tersebut dihadiri oleh pimpinan dan jajaran PTUN Bandar Lampung, sebagai sarana koordinasi, evaluasi, dan pengumpulan data terkait implementasi program prioritas nasional yang berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan, khususnya melalui pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Dalam sambutannya, pimpinan PTUN Bandar Lampung menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Bappenas dan Tim Ditjen Badilmiltun yang menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Melalui audiensi ini, PTUN Bandar Lampung berkesempatan menyampaikan berbagai capaian, inovasi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kedua program tersebut di wilayah hukum PTUN Bandar Lampung.

Pembahasan mengenai Sidang di Luar Gedung Pengadilan menjadi salah satu fokus utama dalam audiensi. Program ini merupakan upaya strategis untuk mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, terutama bagi pencari keadilan yang berada di daerah yang jauh dari kantor pengadilan. Melalui pelaksanaan sidang di luar gedung, masyarakat dapat memperoleh layanan peradilan yang lebih mudah dijangkau, sehingga dapat mengurangi hambatan geografis, waktu, maupun biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakses pengadilan.

Selain itu, audiensi juga membahas pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai salah satu instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan. Posbakum berperan memberikan layanan informasi, konsultasi, dan bantuan penyusunan dokumen hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu atau yang memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur hukum. Dalam diskusi tersebut, PTUN Bandar Lampung memaparkan mekanisme layanan Posbakum yang telah berjalan, tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat, serta berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang terus dilakukan.

Tim Bappenas dan Tim Ditjen Badilmiltun turut melakukan dialog interaktif dengan jajaran PTUN Bandar Lampung untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program, kebutuhan dukungan kebijakan, serta potensi pengembangan layanan di masa mendatang. Masukan dan data yang diperoleh dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan dalam rangka optimalisasi program prioritas nasional di lingkungan peradilan.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Mahkamah Agung, Ditjen Badilmiltun, Bappenas, dan satuan kerja peradilan dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan berorientasi pada pelayanan publik. PTUN Bandar Lampung berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional guna memberikan layanan hukum dan peradilan yang berkualitas, profesional, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Foto Galeri :